PBB Minta Reformasi Pembiayaan Iklim, Negara Rentan Jangan Dibebani Utang

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendorong reformasi pembiayaan iklim global agar negara berkembang, terutama yang rentan bencana, tidak semakin terbebani utang. Sekretaris Eksekutif UNFCCC Simon Stiell menyoroti bahwa ancaman banjir, kebakaran, badai, dan kekeringan telah menaikkan biaya pinjaman negara berkembang bahkan sebelum bencana terjadi, sehingga ruang fiskal untuk membangun ketahanan iklim menyempit. Dalam dialog tingkat menteri pada COP31 di Antalya, Turki, Stiell menegaskan pembiayaan iklim tidak cukup hanya untuk proyek individual, tetapi harus mendukung transformasi ekonomi, penguatan lembaga nasional, dan perbaikan iklim investasi. Ia mengingatkan target COP29 yakni negara maju menyediakan 300 miliar dolar AS per tahun pada 2035, sementara total pembiayaan dari berbagai sumber diarahkan mencapai 1,3 triliun dolar AS per tahun melalui Peta Jalan Baku-Belém. Stiell menilai besarnya dana yang terkumpul belum tentu sesuai kebutuhan negara penerima. Ia mengusulkan empat langkah perbaikan: skema pendanaan mempertimbangkan kondisi utang dan kemampuan negara, penyederhanaan akses pendanaan yang masih rumit dan terfragmentasi, penyesuaian pembiayaan dengan sistem dan prioritas negara penerima, serta kerja sama internasional yang menyelaraskan pembiayaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas. Ia berharap dialog pembiayaan iklim yang berlangsung sejak 2013 dapat menjadi babak baru, dengan setiap dolar investasi pembangunan membangun masa depan yang lebih baik bagi semua negara.