BKPM mengidentifikasi 126 proyek investasi yang masih mengalami hambatan dan belum terealisasi di seluruh Indonesia. Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menyatakan bahwa kendala utama terletak pada perizinan dan ketersediaan lahan.
Meskipun sudah tersedia berbagai regulasi dan fasilitas, Pasaribu menilai implementasi eksekusi serta koordinasi antar lembaga masih menjadi hambatan. Ia menegaskan bahwa pemerintah mengakui masih banyaknya masalah koordinasi yang perlu diperbaiki.
Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah memperkuat koordinasi melalui pembentukan "Desk Investasi". Layanan ini bertujuan mengidentifikasi hambatan investor dan mempercepat proses perizinan.
Target pemerintah adalah mencapai pengawalan realisasi investasi senilai Rp17 triliun di Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta Rp100 triliun secara nasional. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.