Menteri PKP: Sertifikat Tanah Gratis Wujud Kehadiran Negara untuk Kepastian Hukum Warga

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan bahwa program sertifikat tanah gratis merupakan wujud kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Saat mengunjungi Perumahan Pesona Kahuripan 15 di Cileungsi, Kabupaten Bogor, ia menyoroti banyak warga yang telah memiliki tanah belasan hingga puluhan tahun tetapi baru sekarang memperoleh sertifikat resmi. Menurut Maruarar, program ini menjadi prioritas di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan target satu juta sertifikat gratis tahun ini. Ia menekankan bahwa penyerahan sertifikat bukan sekadar dokumen, melainkan langkah fundamental untuk meningkatkan kesejahteraan dan melindungi aset warga secara hukum. Pemerintah menerapkan pendekatan komprehensif yang mencakup bedah rumah, sertifikat gratis, serta dukungan ekonomi melalui KUR Perumahan dan PNM dengan bunga diturunkan dari 22 persen menjadi 8 persen. Sinergi program dinilai penting agar bantuan tepat sasaran dan berdampak berkelanjutan. Pemerintah juga memperluas sasaran bedah rumah pada 2026, dari 1.346 unit menjadi 10.000 unit di Kabupaten Bogor, serta dari 6.347 unit menjadi 40.000 unit di Jawa Barat. Masyarakat berpenghasilan rendah juga mendapat kemudahan rumah subsidi, seperti bunga 5 persen, uang muka 1 persen, serta pembebasan BPHTB dan biaya PBG sesuai ketentuan.