Hukum dan Kekuasaan

Romli Atmasasmita mengulas hubungan antara hukum dan kekuasaan di Indonesia, menyoroti bahwa meskipun negara menganut prinsip negara hukum, dalam praktiknya kekuasaan sering kali lebih dominan dalam menentukan arah penegakan hukum. Ia menegaskan bahwa seharusnya kedudukan negara dan masyarakat sipil bersifat sejajar, di mana masyarakat berhak menolak tindakan negara yang menyalahgunakan kekuasaan. Tulisan ini menyoroti contoh pelaksanaan hak menyampaikan pendapat di muka umum yang diatur UU Nomor 8 Tahun 1999, yang kerap memicu gesekan antara pemegang kekuasaan dan masyarakat. Menurutnya, kekuatan masyarakat sipil yang sering digadang-gadang para tokoh justru melemah atau berkelindan dengan kekuasaan, karena banyak tokoh masyarakat lebih nyaman berada di dalam lingkar kekuasaan. Romli mempertanyakan apakah suara tokoh masyarakat yang masuk ke dalam lingkar kekuasaan masih independen atau justru memudar. Ia mencatat bahwa sejak tahun 1960, suara kritis tokoh masyarakat cenderung sirna setelah mereka menerima posisi dalam pemerintahan, termasuk pada pergantian kabinet merah putih baru-baru ini, dengan alasan membantu memperbaiki negara dari dalam yang dinilainya hanya pepesan kosong. Berdasarkan pengamatan selama 78 tahun, ia menilai masyarakat sipil selalu kalah total dan tidak berdaya menghadapi kekuasaan, sehingga aspirasi yang disampaikan dari luar pemerintahan menjadi sia-sia. Tulisan ditutup dengan pertanyaan reflektif quo vadis masyarakat sipil, menggugah diskusi tentang masa depan peran masyarakat sipil dalam mengawal kekuasaan.